Soal Video Iwan Bopeng, Fahira Idris Berikan Peringatan Keras Aksi Intimidasi Petugas dalam Pemungutan Suara!
Lensaremaja.com – Terkait dengan adanya video Iwan Bopeng yang sedang marah-marh kepada petugas TPS 27 Mataram, Jakarta Timur, sekarang ini tengah viral di mesia sosial. Senator dari DKI Fahri Idris mengecamaksi premanisme dan intimidari kepada para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Kejadian dalam video tersebut terjadi pada Pilkada serentak 2017 pada 15 Frebruari. Terlihat dalam video Iwan Bopeng ini sedang bedebat denga petugas TPS 27. Bahakan dirinya juga telah mengatakan “itu anak kecil itu siapa itu hey. Tentara sini gue potong apalagi elo.”
Banyak keceman yang telah diberikan publik atas ucapannya dalam video Iwan Bopeng itu. Sudah banyak orang yang mengunggah ‘tantangan’ ke Yotube. Lantara adanya reaksi keras yang telah diberikan oleh banyak orang ini.
Iwan yang akhirnya mengunggah sebuah video permintaan maaf dan mengklarifikasi tindakannya tersebut. Video Iwan Bopeng yang isinya permintaan maaf ini juga tengah viral di media sosial baru-baru ini.
Sehingga dengan ini, Fahira menekankan baik kepada KPU, kepolisian dan Bawaslu utuk mengambil tindakan tegas kepada beberapa pihak yang telah menggagu ketertiban di TPS. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada KPPS dalam mejalankan tugasnya dalam pemungutan suara.
Dengan itu, dalam putaran kedua Pilkada tidak akan terjadi tekanan dan intimidasi kepada KPPS. Dan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesaui dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya mengecam terjadinya aksi premanisme untuk menekan dan mengitimidasi Petugas KPPS yang disebar oknum tertentu saat pemungutan suara kemarin. Penyelenggara Pilkada dan kepolisian harus segera mengusut kejadian ini karena masuk dalam kategori pelanggaran pilkada dan agar pada putaran tidak lagi terjadi aksi-aksi seperti ini,” ujar Fahria, di siara pers, Senin (20/2/17).
Wakil Ketua Komite II DPD ini mengatakan, kalau petugas KPPS memiliki tanggu jawab yang sangat besar. Sehingga dengan ini kenyamanan dan keamana yang mereka dapatkan diliar dan didalam TPS harus terjamin.
“Jika tidak ada konsekuensi hukum bagi gerombolan yang melakukan aksi premanisme di TPS pada pemungutan suara kemarin, pemungutan suara putaran kedua bisa kacau, karena tindakan intimidasi kepada KPPS pasti terulang lagi,” ungkapnya.
“Tugas KPPS itu berat. Honor tidak seberapa, tetapi jika melakukan kesalahan sedikit saja, ada ancaman pidananya. Jadi mereka harus dihargai karena sudah mau mengorban waktu, tenaga, dan pikirannya. Mereka harus dilindungi agar benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nanti, putaran kedua peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi. KPU, Bawaslu dan Polisi harus pastikan itu,” sambungya.
Terkiat dengan adanya aksi intimidasi, premanisme, dan tekanan kepada petugas KPPS ini seperti dalam video Iwan Bopeng, menurut Fahira, tidakan tersebut termasuk dalam pelanggaran pilkada karena sudah mengganggu proses dan tahapan dalam pilkada.
“Bukti-bukti sudah terpampang nyata. Tinggal keseriusan pihak kepolisian saja menindaklanjuti pelanggaran ini. Jika kemarin polisi cepat menindak pelaku penghadangan kampanye bahkan sudah divonis pengadilan, saya berharap kasus intimidasi, ancaman, dan aksi premanisme terhadap Petugas KPPS juga cepat direspon dan tindaklanjuti,” ujarnya.
baca juga :
