Ini Alasan Fahri Hamzah Ketuk Palu Sidang Paripurna Hak Angket KPK Meski Banyak Interupsi Hingga Fadli Zon Walk Out!
Lensaremaja.com – Fahri Hamzah selaku pemimpin rapat paripurna DPR yang telah mengetuk palu sebagai tanda kalau hak angket Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) disetujui. Padahal sebelumnya, dalam sidang itu ada tiga fraksi yang telah menyatakan tidak setuju dengan hak angket itu.
Miryam Haryani Ditetapkan Sebagai Buronan, Fahri Hamzah Sindir KPK Jangan Sok Gagah!
Dengan adanya ketuk palu yang telah dilakukan olehnya, berarti hak angket KPK itu telah dinyatakan disetujui. Fahri Hamzah beralasan hal tersebut dilakukannya karane ada banyak fraksi yang telah menyetujui hal tersebut.
“Tadi mayoritas mengatakan setuju (hak angket KPK). Ya palu diketok. Yang tadi disepakati adalah setuju menggunakan hak angket,” ucapn Fahri Hamzah setelah rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).
Kata Fahri Hamzah, hak angket yang telah menjadi pembahasan dalam sidang paripurna tersebut berasal dari Badan Musyawarah (Bamus). Sehingga dang itu untuk menjadi pembahasan dan disetujua dalam rapat.
“Kalau fraksi-fraksi tidak memasukkan anggota atau tidak mengirimkan anggotanya untuk pembentukan pansus, maka pansusnya tidak ada. Meskipun DPR telah setuju untuk menggunakan hak konstutisionalnya untuk melakukan penyelidikan. Tapi kalau surat dari fraksi-fraksi tidak menyetujui karena dengan cara tidak mengirimkan anggotanya ya hak angketnya, pansus angketnya tidak ada,” kata Fahri Hamzah.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang menyatakan ikut langkah dari partainya yang walk out pada saat sidang paripurna terkait dengan pembahasan hak angket KPK. Hal itu dilakukan karena partainya Gerindra yang tidak menyetujui kalau hal angket itu disahkan.
“Iya, iya (ikut walk out) juga. Saya mau koordinasi dulu ke fraksi,” kata Fadli setelah meninggalkan rapat.
Pihaknya menilai, kalau aksi yang telah dilakukan ole Fraksi Gerindra tersebut adalah hal biasa dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang yang dilakukan. Hal tersebut untuk menunjukkan suatu yang menolak.
“Tadi sudah kita dengar penyikapan dari fraksi yang ada. Termasuk Fraksi Gerindra yang menolak itu. Kita harus lihat ini sebagai satu hal yang biasa dalam proses penggunaan hak yang semacam ini. Biasa ada pro dan kontra,” tutur Fadli.
