Bagaimana Reaksi Presiden Jokowi Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia?
Lensaremaja.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan kaijian terkait dengan adanya pemindahan Ibu Kota Indonesia. Hal tersebut telah diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
BACA JUGA : Soal Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Pilih Palangkaraya dan Jusuf Kalla Setuju Mamuju, Begini Tanggapan Pengamat!
Ternyata terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi serius atas adanya gagasan yang telah munjuk sejak lama tersebut. Terkait dengan ini, telah diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
“Setuju, beliau (Presiden Jokowi) yang meminta untuk dibuatkan kajian yang lebih serius. Kan wacananya sudah ada pernah ke Jonggol terus berhenti. Terus ada Palangka Raya juga,” kata dia dikutib dari detikFinance, pada saat di kantonya, Jakarta, Senin (8/5/17).
Sebelumnya, Bambang memang sudah melakukan pelaporan awal kepada Presiden Jokowi. Laporan tersebut terkait dengan kondisi Jakarta dan beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan untuk laporan selanjutnya adalah kadidat wilayah yang akan dijadikan calon ibu kota baru.
“Kita belum sampai kepada kriteria, untuk pendalaman kandidat wilayah. Karena perlu mengecek ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Bambang, Presiden Jokowi juga tengah menyoroti soal berlanjutnya hal ini. Artinya, jika pemerintah telah mengambil keputusan untuk perpindahan ibu kota, maka pemerintah juga harus meneruskan realisasinya.
“Pak Presiden bilang ke saya, jadi ini bagaimana caranya kalau ada kesepakatan untuk memindahkan ibu kota, maka pemerintahan selanjutnya diteruskan Jadi Presiden juga concern masalah keberlanjutannya. Ini juga pada semua program. Enggak bisa negara ini diurus per lima tahun,” pungkasnya.
Pihaknya mengatakan, kalau akan bahaya jika pada saat pemindahan ibu kota dilakukan, namun pada tengah jalan akan berhenti dikarenakan pemerintahan tersebut berganti.
“Kan gawat kita sepakat mindahin pusat pemerintahan ke luar Jawa terus Presiden berikutnya kita tetap di Jakarta. Kan ya enggak bagus sinyalnya. Kan enggak mungkin proyek besar selesai dalam lima tahun,” paparnya.
Dia menyakini kalau hal tersebut tidak hanya sekedar wacana. Akan tetapi kajian terlebih dahulu yang akan dilakukan secara komprehensif dengan tujuan untuk bisa melahirkan sebuah keputusan yang dapat diteriman atau ditolak.
“Kita ingin supaya gagasan ini tidak hanya tinggal gagasan. Di Bappenas kita siapkan kajian yang komprehensif supaya ada pengambilan keputusan,” tuturnya.
“Kalau datanya nggak lengkap, mana berani orang mengambil keputusan. Nah kita ingin sekomprehensif mungkin. Bahwa akhirnya nggak juga nggak masalah tapi paling nggak bisa mengambil keputusan,” sambung dia.
