Presiden Jokowi Batalkan Program Full Day School, Ini Kata Setya Novanto!
Lensaremaja.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang telah membatalkan adanya kebijakan full day school ini mendapatkan dukungan dari Ketua DPR Setya Novanto. Sebelumnya memang diketahui kalau kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
DPR memberikan apresiasi kepada Presiden karena sudah memberikan tanggapan dengan cepat terkait dengan kebijakan full day school ini, dan telah memperhatikan apresiasi dari masyarakat. Termasuk juga beberapa ormas Islam yang menolak adanya kebijakan tersebut karena dinilai mengganggu ketentraman masyarakat.
Adanya pernyataan soal full day school ini disampaikan langsung di sela acara Safari Ramadan ke Kabupaten Tegal, Brebes, dan Cirebon, Senin (19/6/2017). Sebagai penyelenggara negara yang juga merupakan warga Nahdliyin, dia mengaku telah memahami dampak yang akan terjadi jika kebijakan tersebut terus dipaksakan kedepannya.
Adanya full day school ini nantinya akan mematikan Madrasyah Diniyah atau sekolah sejenisnya yang ada di seluruh Indonesia, yang diketahui masuknya pada siang dan sore hari. Dan jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu untuk sekarang ini.
Oleh karena itu, kata Setya Novanto, kita perlu untuk menghargai adanya kekhususan pendidikan yang sudah dijalankan oleh masyarakat, terutama pada masyarakat kalangan nahdliyin. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kalau Madrasah Diniyah sudah diselenggarakan puluhan bahkan hingga ratusan tahun dan sudah memberikan kontribusinya kepada pembentukan karakter bangsa.
Keputusan adanya pembatalan kebijakan full day school ini telah diambil Presiden Jokowi setelah pihaknya memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6).
Setelah melakukan pertemuan itu, Ma’ruf yang didampingi oleh Muhadjir telah menggelar jumpa pers, untuk menyampaikan pengumuman dari hasil pertemuan keduanya bersama dengan presiden Jokowi.
“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.
Ma’aruf mengungkapkan, adanya kebijakan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 nantinya akan diganti dengan peraturan presiden. Untuk melakukan penyusnan aturan tersebut, Presiden akan mengundang beberapa elemen masyarakat.
BACA JUGA : Berita Terkini: Sejumlah Sekolah Siapkan Diri Gelar UNBK !
