Berita Hari Ini: Tanggapan Jokowi Soal Telegram Minta Kerjasama dengan Indonesia Usai Diblokir Kominfo!
Lensaremaja.com – Pihak dari Telegram langsung memberikan respon kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia yang akan melakukan pemblokiran pada layanan pesan instan ini. Sehingga mereka akan meminta untuk melakukan kerja sama khusus.
BACA JUGA : Telegram Diblokir Kominfo, Begini Tanggapan Ketua Umum PAN
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait dengan permintaan maaf tersebut. Presiden mengatakan, terkait dengan hal ini Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantaran akan menanggapinya.
“Mestinya untuk kerja sama seperti itu, Menkominfo sudah menyampaikan (kesanggupannya). Itu tidak sekali-dua kali,” Kata Jokowi saat di kampus Akademi Bela Negara milik Partai NasDem, Minggu (16/7/17).
Presiden mengatakan, sekarang ini masih banyak saluran atau akun milik kelompok radikal yang masih aktif di Telegram. Jumlah dari akun-akun tersebut mencapai ribuan. Sehingga meminta kepada perusahaan aplikasi ini untuk segera menindak.
“Ada ribuan yang masih lolos dan digunakan untuk membangun komunikasi antarnegara untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme,” kata Presiden.
Disisi lain, Mekominfo Rudiantara mengungkapkan, sudah menerima permintaan maaf yang diajukan oleh CEO Telegram, Pavel Durov. Hal tersebut diterimanya pada Minggu (16/7/17).
Rudiantara menjelaskan, Durov selama ini tidak mengetahui kalau Kominfo sudah berupaya untuk menghubungi pihak aplikasi ini sejak tahun 2016 lalu. Terlepas dari itu, permintaan maaf yang diajukan oleh Doruv telah diapresiasinya.
BACA JUGA : Berita Terkini: Ini Dampak Pemblokiran Telegram Oleh Kominfo!
“Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov dan Kominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis lebih detil agar SOP bisa segera diimplementasikan,” kata dia melalui pesan singkat, Minggu (16/7/2017).
Sebelumnya, Durov mengatakan adanya pemblokiran yang dilakukan terhadap Telegram di Indonesia ini merupakan suatu hal yang aneh, karena pihaknya tidak pernah mendapatkan permintaan untuk melakukan penghapusan konten yang salah atau komplain yang di berikan oleh Kominfo sebelumnya.
Walau permintaan maaf terkait dengan hal tersebut sudah di lakukan oleh Durov. Namun Pemerintah belum sebutkan kapan pemblokiran tersebut akan dicabut, serta beberapa langkah-langkah teknis yang sedang disiapkan oleh Kominfo sendiri masih belum di umumkan.
“Kami fokus untuk secepatnya membuat proses teknis,” pungkas Rudiantara.
BACA JUGA : Ini Alasan Telegram Lebih Sering Dipakai Teroris Dibanding Aplikasi Lain!
