Begini Cara Jokowi dan Jusuf Kalla Tangkal Tuduhan Pemerintah Diktator!
Lensaremaja.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah dituding sejumlah pihak seperti seorang diktator, tudingan ini mucul setelah pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu Ormas. Bahkan presiden juga telah disamakan dengan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun.
BACA JUGA : Ini Harapan Presiden Jokowi kepada The Yudhoyono Institute!
Namun dalam beberapa kesempatan, Jokowi telah memberikan respon terkait dengan tudingan tersebut. Seperti halnya yang disampaikan pada saat presiden membuka Pasanggiri Nasional (Pasanggirinas) serta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Tahun 2017 ini.
Dalam pembukaan yang digelar di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8/17). Jokowi memberikan hadiah sebuah sepeda kepada salah satu perserta. Pada saat itu, dia meminta kepada seorang peserta bernama Gladis untuk naik panggung.
“Silakan maju, jangan dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Enggak usah takut, Presidennya enggak diktator kok. Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak wajah saya kayak gini wajah diktator,” kata Jokowi dalam candaannya yang disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin.
Jawaban serius mulai diberikan presiden pada saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia yang dilangsungkan di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Dihadapan para hadirin baik dari dalam atau luar negeri, Jokowi menyampaikan pesannya kalau demokrasi tidak dapat kalah dengan adanya pengerahan massa yang betujuan memaksakan kehendak.
BACA JUGA : Ini 3 Alasan Jokowi Menolak Pembentukan TGPF untuk Kasus Novel Baswedan!
Dalam sambutan yang diberikannya, presiden kembali menyinggung terkait dengan diktator dan otoriter. “Tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara,” ungkapnya dihadapan para delegasi, Rabu (9/8).
Lembaga negera sudah saling mengawasi. Konstitusi negera telah mencegah terjadinya mobokrasi. “Yang memaksakan kehendak atas nama jumlah masa,” sambunya salam sambutan tersebut.
Ada beberapa kesempatan lainnya Jokowi menyampaikan menjawabnya terkait dengan adanya tudingan dari beberapa pihak, yang sudah menganggap kalau pemerintahannya seperti seorang diktator setelah adanya peresmian Perppu Ormas tersebut.
BACA JUGA : Geliat HTI Galang Dukungan Demi Menolak Perppu Ormas!
